Read More

Ayo Jelajahi Pulau Onrust!

Penulis: Ni Luh Made Pertiwi F | Editor: I Made Asdhiana

Minggu, 3 April 2011 | 09:03 WIB

Pulau Onrust.

1

JAKARTA, KOMPAS.com - Pulau Onrust, sebuah pulau kecil di Kepulauan Seribu, Jakarta. Pulau ini menyimpan banyak kisah sejarah masa kolonial Belanda.
Karena itu, cocoklah jika pulau ini menjadi tempat untuk berwisata sejarah. Jika Anda berminat tur sejarah di pulau Onrust, Anda bisa ikut program "Mengarungi Sejarah melacak Jejak Kolonial di Teluk Jakarta" yang diselenggarakan Komunitas Historia Indonesia (KHI).
Nantinya, di Pulau Onrust peserta akan menelusuri gedung-gedung tua dan dermaga VOC. Selain itu, peserta juga akan melihat jejak benteng, ruang bawah tanah (reservoir), dan fondasi kincir angin.
Penelusuran tidak hanya ke Pulau Onrust, tapi juga Pulau Kelor dan Pulau Kahyangan/Cipir. Di Pulau Kelor terdapat Benteng Martello dan jejak kuburan Belanda. Sementara di Pulau Kahyangan/Cipir terdapat reruntuhan rumah sakit karantina haji dan penyakit menular.
Ada dua pilihan tanggal yang bisa diikuti peserta, yaitu tanggal 9 atau 10 April 2011. Menurut Asep Kambali pendiri KHI, animo peserta sangat tinggi. Sehingga untuk tanggal 9 April 2011 sudah penuh. Jadi jika Anda berminat ikut, tanggal yang tersedia adalah 10 April 2011.
"Kami sudah melakukan trip ini sembilan kali. Tapi, tahun lalu gak ada. Makanya yang saat ini ramai," kata Asep, Sabtu (2/4/2011). Peserta cukup membayar Rp 125 ribu. Pendaftaran peserta selambatnya tanggal 6 April 2011 melalui SMS 0818.0801.5631.

Read More

Cita-cita Boediono di Waktu Kecil

Penulis: Hindra Liu | Editor: Heru Margianto

Minggu, 3 April 2011 | 09:26 WIB

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Boediono.

Hindra Liauw

Boediono.

Foto:

JAKARTA, KOMPAS.com - Apa cita-cita Anda semasa kecil dahulu? Dokter, insinyur, arsitek? Sebagian anak-anak melewati masa kecilnya dengan asa setinggi langit. Namun tidak demikian yang terjadi pada Wakil Presiden Boediono. Semasa kecil di Blitar, orang paling berkuasa nomor dua di Indonesia ternyata hanya memiliki cita-cita yang sederhana, yaitu menjadi perajin wayang kulit.
"Waktu kecil, saya suka sekali menonton wayang kulit. Saya ingin sekali bisa membuat wayang kulit," kata Boediono sebagaimana diulang Rayi Fatin Naura, pelajar SD Kautsar Bandar Lampung kelas VI, pekan ini di Kantor Wapres, Jakarta.
Naura, bersama dengan Aurora Louisa, pelajar SDN 2 Rawa Laut Bandar Lampung kelas V, dan Zulfa Zurul Izzah, pelajar SD Al Azhar I kelas V, adalah tiga wartawan cilik yang memperoleh kesempatan mewawancarai Wapres.
Kepada tiga wartawan cilik ini, Boediono pun sempat menuturkan kisah masa kecilnya yang dihabiskan di Blitar. Tak ubahnya bocah desa lainnya, Boediono, peraih gelar PhD di bidang ekonomi daeri Wharton School, Universitas Pennsylvania, mengisi waktunya dengan menggembala kambing dan mandi di kali.
"Saya tak menyangka ternyata Wapres suka menggembala kambing dan mandi di kali," kata Aurora. Kepada ketiganya, Boediono sempat memberikan pesan untuk terus belajar.
"Siapkan dirimu menjadi pemimpin bangsa. Setiap anak bangsa, tak peduli anak petani dari desa, bisa menjadi pemimpin bangsa. Apa pun yang ada di depan, kerjakan sebaik-baiknya," kata Izzah dan Naura seraya menatap catatannya.
Pengalaman mendebarkan
Baik Naura, Aurora, dan Izzah, sama sekali tak menyangka bahwa mereka berkesempatan mewawancarai mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut. Mulanya, ketiganya mengikuti seleksi yang digelar sebuah harian di Bandar Lampung. Setelah melewati serangkaian seleksi, ketiganya terpilih berangkat ke Jakarta.
Ketiganya mengatakan, perjalanan menuju ibukota melelahkan. Dari Bandar Lampung, mereka menuju Pelabuhan Bakauheni menggunakan mobil. Selanjutnya, mereka menumpang kapal feri menuju Pelabuhan Merak. Dari sana, mereka kembali menumpang mobil menuju Jakarta. Tak kurang sembilan jam mereka habiskan di jalan.
"Pas malam, ngantuk dan kebelet pipis, hi..hi..hi," kata Naura.
Pada mulanya, mereka mengaku grogi ketika tiba di Istana Wapres. "Begitu datang, gugup-gugup gimanaaa gitu," kata Aurora sambil tersenyum.
Di benak mereka, Wapres adalah sosok serius seperti yang kerap ditayangkan media melalui tayangan layar kaca. "Ternyata tidak. Pak Boediono cerita sambil tersenyum, rileks. Sering ketawa, bahkan sempat melucu," kata Naura.
Selama wawancara yang berlangsung setengah jam, Boediono, yang tampak mengenakan batik warna krem, menjawab 16 pertanyaan yang diajukan ketiga wartawan cilik tersebut. Pertanyaan berkisar dari tugas-tugas wakil presiden, kepramukaan, hingga kisah masa kecilnya. Ketiganya mengaku terkesan dengan sosok Boediono yang sederhana.
"Kami bangga sekali," kata Izzah di pengujung wawancara

Read More

Tangki Ketiga Terbakar

Penulis: Gregorius Magnus Finesso | Editor: Heru Margianto

Minggu, 3 April 2011 | 08:49 WIB

TRIBUN JOKJA Hawa panas akibat ledakan tangki Pertamina di Cilacap, Sabtu (2/4/2011) terasa hingga radius 200 meter.

1

TERKAIT:

CILACAP, KOMPAS.com - Hingga Minggu (3/4/2011) pukul 08.00, sudah tiga tangki di Kilang Minyak Pertamina Cilacap yang terbakar. Api menjalar di tangki ketiga yakni 31 T-7 berisi kerosin pada Sabtu malam pukul 22.00.

Pantauan Kompas, petugas pemadam kebakaran gabungan masih berupaya menyemprotkan busa (foam) pemadam api ke badan tangki. Tangki pertama nomor 31 T-2 berisi zat oktan HOMC tinggal sepertiga bagian. Sementara tangki 31 T-3 tinggal separuh bagian karena sisanya sudah terbakar api.

Angin masih berhembus cukup kencang dari arah barat. Ini membahayakan unit tangki yang berada di sebelah timur karena berisi avtur.

Susanto (31) petugas pemadam kebakaran yang didatangkan dari Jakarta mengungkapkan, jika tangki keempat sampai terbakar, bisa terjadi kerusakan lebih parah karena tutup tangki bisa meledak dan lepas dari tempatnya.

Kebakaran di areal kilang minyak PT Pertamina Refinery Unit IV, Cilacap, Jawa Tengah, bermula dari tangki 31 T-2 berkapasitas 10.487 kiloliter di area 31. Tangki yang berdiameter 20-24 meter dengan tinggi 17 meter tersebut berisi minyak ringan (HOMC) atau sejenis cairan untuk menaikkan kandungan oktan dalam proses pembuatan premium.

Saat terbakar, isi tangki hanya sekitar 60 persen atau 6.000 kiloliter. Tangki HOMC di kompleks Kilang Cilacap berjumlah empat unit dengan kapasitas total 61.300 kiloliter.

Read More

Jangan Jadikan Rakyat Sebagai Alasan Hambat Independen

Pasca rapat dengar pendapat Umum (RPDU) di Gedung DPRA beberapa waktu lalu memunculkan banyak gagasan dan alternatif pemikiran. Namun anehnya DPRA masih memiliki logika sendiri. Tak ketinggalan, anggota DPRA Tgk Adnan Beuransyah selaku ketua Pansus III DPRA berpendapat, kepastian masuk atau tidaknya pasal Calon Independen dalam qanun Pemilukada, harus berkonsultasi dengan pemerintah pusat dan mempertanyakan kepada rakyat lewat kuisioner atau sarana lainnya.

Sekretaris Jenderal Forum LSM Aceh, Sudarman, mewakili Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) dalam siaran persnya, Kamis (17/3) menyatakan  bahwa masih ada keraguan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengesahan Calon Independen. MK telah mencabut pasal 256 UU Pemerintahan Aceh, dengan demikian maka Putusan MK menyatakan Calon Independen dapat berpartisipasi dalam Pemilukada mendatang. Putusan MK jelas didasarkan pada pertimbangan asas keadilan dan persamaan hak seluruh warga negara Indonesia. "Lagi pula masalah calon Independen juga telah diberlakukan di daerah lain dengan adanya amandemen undang-undang pemerintahan daerah. Ga perlu lagi cari alasan ekstra-prosedural yang mal

Terbitkan Entri

ah cacat konstitusional dan demokrasi,"ujar Sudarman.

KMS menganggap polemik calon independen ini diharapkan bisa segera disudahi. DPRA sudah seharusnya bekerja untuk menyelesaikan qanun baru Pemilkada dan tidak mengulur-ulur waktu. Mengingat pemilukada membutuhkan persiapan dan tahapan-tahapan yang panjang, maka kehadiran qanun Pemilukada sangat penting untuk menjamin proses demokratisasi berjalan dengan baik di Aceh. Pemilukada menjadi tolak ukur dari proses demokrasi yang sedang dibangun di Aceh.

"Kalau sekedar dikonsultasi ke pusat menurut kami wajar. Akan tetapi bukan dalam konteks mempertanyakan keabsahan Calon Independen. Karena putusan MK sudah final dan mengikat. Tinggal melaksanakan putusan tersebut,"tegas Sudarman.
Qanun Pemilukada Aceh harus menjawab semua kegelisahan masyarakat Aceh akan transisi demokrasi. Mahkamah Konstitusi telah memberikan sebuah kepastian hukum bagi masyarakat Aceh untuk dapat mencalonkan diri melalui jalur perseorangan. Kepastian hukum ini hendaknya menjadi landasan yuridis yang melandasi penyusunan Qanun Pemilukada. Terhadap Calon Independen dan substansi hukum lainnya yang mengatur penyelenggaraan Pemilukada, Pansus III DPRA hendaknya tetap melihat aturan dan mekanisme hukum yang berlaku.

Terkait dengan rencana Pansus III DPRA menanyakan langsung kepada rakyat tentang Calon Independen, KMS menilai ini sikap yang mengada-ada, dan malah membuka ruang fait accompli dan menarik rakyat dalam kepentingan elitis.
"Mekanismenya udah jelas, masyarakat dapat menyampaikan masukan, saran dan pendapat rancangan qanun melalui publikasi media atau Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Jangan sampai hal yang seharusnya sudah tuntas dalam tataran hukum kemudian dikembalikan ke dalam wacana politik yang makin politis. Rakyat jangan dijadikan tameng tameng untuk kepentingan sebagian kelompok tertentu,"jelas Sudarman.
Rakyat memerlukan kepastian akan pelaksanaan Pemilukada, dimana qanun tersebut menjadi prasayarat untuk melaksanakan pemilukada yang adil dan demokratis. Menurut kami, jika ini dilakukan justeru akan memperlambat proses persiapan dan tahapan pemilukada mendatang.

Selamatkan transisi demokrasi Aceh dengan menghadirkan qanun Pemilukada secara jujur, adil, sepenuh hati, konstitusional, dan prosedural, serta tidak melakukan politicking yang mengarah pada instabilitas politik. DPRA harus menjadi mata hati rakyat, dan bukan mata-mata politik yang membebani rakyat.

Pernyataan bersama ini ditandatangani oleh berbagai LSM pro demokrasi antara lain Sudarman (Forum LSM Aceh), Juanda Jamal (ACSTF), T. Zulfikar (WALHI Aceh), Evi Narti Zain (Koalisi NGO HAM), Hendra Fadhli (Kontras Aceh), Askhalani (GeRAK Aceh), Hospi Novrizal (LBH Banda Aceh), Abdullah Abdul Muthaleb (Koalisi ADTK), Alfian (MaTA) dan Teuku Kemal Fasya (Komunitas Peradaban Aceh).

Read More

Untuk Biaya Pasien JKA, RSUZA Berutang Rp 7,2 M

BANDA ACEH - terhitung 1 Januari hingga 15 Maret 2011, total hutang Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh, pada pihak ketiga untuk biaya berobat pasien program Jaminan Kesehatan Aceh  (JKA) sudah mencapai Rp 7,2 miliar.

“Sedangkan untuk bahan medis, stok tersedi kini diperkirakan hanya cukup sampai tanggal 20 bulan ini,” ungkap Direktur RZUZA Banda Aceh, dr Taufiq Mahdi kepada Serambi, Selasa (15/3) kemarin ketika dimintai penjelasannya mengenai dampak dari belum disahkannya RAPBA 2011 terhadap pelayanan di RSUZA kepada masyarakat yang berobat gratis melalui program JKA.

Taufiq mengatakan, kendati sampai minggu ketiga bulan Maret ini, pihaknya belum bisa mengklaim biaya berobat pasien JKA periode 1 Januari-15 Maret 2011 kepada PT Askes atau Dinkes selaku pelaksana dan penanggungjawab program JKA, tapi pihaknya tidak bisa menolak pasien JKA yang berobat jalan maupun rawat inap, dan pasien rujukan RSUD kabupaten/kota yang akan dilanjutkan pengobatannya di RSUZA.

Disebutkan, 1 Januari hingga 15 Maret 2011 kemarin sudah mencapai Rp 7,2 miliar.  Diantaranya Rp 5,7 miliar utang pelayanan langsung dan Rp 1,5 miliar hutang pelayanan penunjang.

Besarnya hutang RSUZA kepada pihak ketiga, kata Taufiq, hal ini disebabkan jumlah pasien yang berobat gratis baik untuk rawat jalan maupun rawat inap sangat banyak. Misalnya untuk pasien rawat jalan, mencapai 18.921 pasien untuk bulan Januari, Februari 16.188 pasien dan bulan Maret sampai tanggal 15 sudah 9.204 pasien. Pasien rawat inap juga banyak. Bulan Januari jumlahnya mencapai 1.530 pasien, Februari 1.284 pasien dan Maret 719 pasien.

Kadis Kesehatan Aceh, dr Muhammad Yani, yang dimintai tanggapannya terhadap masalah hutang RSUZA itu mengatakan, RSUZA dan rumah sakit umum pemerintah di kabupaten/kota tidak boleh menolak pasien JKA yang berobat ke rumah sakit. Alasannya, ini sudah menjadi komitmen Dinkes dengan pihak rumah sakit, wajib menerima pasien JKA, kendati sampai Maret ini pihak rumah sakit belum bisa mengamprah klaim pembayaran dana JKA nya kepada PT Askes, terkait belum disahkannya RAPBA 2011 oleh DPRA.

Pihak rumah sakit, kata Yani, diminta menalangi dulu dana untuk pengobatan pasien JKA, setelah RAPBA 2011 bulan depan disahkan DPRA, rumah sakit sudah bisa mengusulkan amprahan dana JKA nya kepada PT Askes, setelah perjanjian baru kerjasama PT Askes dengan Pemerintah Aceh mengenai program JKA dilanjutkan kembali.

Untuk program JKA tahun 2010, ungkap Yani, sudah berakhir pada 31 Desember 2010 lalu, karena kontrak kerjanya dengan PT Askes untuk jangka waktu 6 bulan, yaitu mulai 1 Juni - 31 Desember 2011. Pada tahun 2011 ini, kontraknya 12 bulan, dan akan dimulai setelah RAPBA disahkan DPRA.

Read More

Jangan Ada Intimidasi Selama Pilkada

BANDA ACEH - Wakil Kepaal Polda Aceh, Brigjen Pol Surya Dharma mengimbau semua pihak agar tidak melakukan intimidasi jelang dan saat pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar serempak di tingkat provinsi dan 17 kabupaten/kota se-Aceh, tahun ini.

Wakapolda menyampaikan hal itu saat bertindak sebagai inspektur upacara (Irup) muspida Aceh di Lapangan Blangpadang, Banda Aceh, Kamis (17/3). Apel gabungan TNI/Polri dan Pemprov Aceh serta jajarannya itu digelar setiap tiga bulan sekali, pada tanggal 17.

“Kita berharap pilkada nanti bisa berjalan tertib, aman, dan lancar. Jadi pemilu yang disebut langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) dapat terlaksana. Masyarakat jangan resah, tidak ada intimidasi dari semua pihak, termasuk dari oknum-oknum masyarakat. Pemilih bebas menentukan pilihan sesuai hati nuraninya. Kepada petugas terkait diharap mensosialisasikan pilkada,” harap Wakapolda.

Dalam apel kemarin, Wakapolda menilai banyak pegawai negeri sipil (PNS) tidak hadir. Karena itu, jenderal bintang satu ini memerintahkan pimpinan instansi sipil menyampaikan kepada bawahannya agar ke depan mengikuti upacara gabungan tiga bulan sekali itu. “Upacara ini merupakan forum penyampaian informasi, jadi jika peserta hadir, mereka dapat mendengar langsung arahan dari siapa saja yang bertindak sebagai inspektuir upacara,” harap Wakapolda.

Pejabat utama, seperti Gubernur Irwandi Yusuf, Wagub Muhammad Nazar, dan Sekda Aceh T Setia Budi juga tak terlihat di arena upacara itu. Informasi yang diperoleh, ketiga pejabat teras itu sedang tugas di luar Aceh. Kehadiran mereka diwakilkan.

Sedangkan yang tampak hadir antara lain, Pangdam IM Mayjen TNI Adi Mulyono dan Kadiskes Aceh, dr M Yani. Upacara dimulai sekira pukul 08.30 WIB itu berlangsung tidak sampai satu jam.

Read More